Trump dan Relokasi Gaza: Ambisi Imperialisme Amerika

MutiaraUmat.com -- Pernyataan Donald Trump yang menolak rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza, yang dirilis pada awal Maret 2025, membuka tabir baru dalam dinamika geopolitik Timur Tengah, terutama terkait dengan nasib Palestina. Sebagaimana yang dilansir oleh tribunnews.com bahwa Washington telah menolak usulan Mesir mengenai Gaza pascaperang yang diajukan oleh negara-negara Arab pada pertemuan puncak di Kairo minggu ini, yang memperkuat visi Presiden AS Donald Trump mengenai pengusiran warga Palestina dan pengambilalihan jalur tersebut. (Tribunnews.com, 6/3/2025)

Trump, yang sebelumnya dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat pro-Israel, tidak hanya menentang upaya rekonstruksi Gaza oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania, tetapi juga menunjukkan ambisinya yang lebih besar, yakni menguasai wilayah Gaza dan menyerahkannya kepada negara Zionis, Israel. Penolakan ini tidak hanya menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan luar negeri AS, tetapi juga membuka wajah pengkhianatan negara-negara Arab yang, alih-alih membela Palestina, malah ikut bergandengan tangan dengan Trump dalam upaya menghapus eksistensi Palestina dari peta dunia.

Sejak masa kepresidenannya, Donald Trump memiliki sejarah panjang dalam menyuarakan kebijakan luar negeri yang sangat berpihak pada Israel. Salah satu langkah paling kontroversial adalah pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017, yang memicu kecaman luas dari komunitas internasional. Kebijakan ini, yang pada dasarnya menanggalkan hak Palestina atas Jerusalem Timur, adalah contoh nyata dari komitmen Trump terhadap proyek Zionis.

Namun, perkembangan terbaru, yang mencakup penolakan Trump terhadap proposal Mesir untuk membangun kembali Gaza, menunjukkan bahwa ambisi Trump tidak hanya terbatas pada pengakuan atas Yerusalem atau upaya menormalkan hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Penolakan ini seakan memberikan sinyal yang jelas, Trump mendukung agenda pembersihan etnis Palestina dari Gaza. Ambisinya adalah untuk memperluas kontrol Israel atas wilayah yang sudah terjajah selama puluhan tahun, dan menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka.

Hal ini tampak jelas ketika Trump mengancam akan menghancurkan Gaza, sebuah ancaman yang disampaikan melalui pidato dan tweet yang cukup provokatif. Dengan kedudukannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump memanfaatkan posisi ini untuk menggerakkan kebijakan yang akan memberi keuntungan bagi Israel, sekaligus menghancurkan harapan rakyat Palestina untuk mendapatkan tanah air mereka yang sah.

Pengkhianatan Negara-Negara Arab: Mesir dan Yordania

Di balik kebijakan Trump yang terang-terangan mendukung Israel, ada pengkhianatan dari negara-negara Arab yang sebelumnya mengklaim diri sebagai pembela Palestina. Negara-negara seperti Mesir dan Yordania, yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukung perjuangan Palestina, justru lebih memilih berkompromi dengan kebijakan AS yang menguntungkan Israel. Keputusan Mesir untuk mengusulkan rencana rekonstruksi Gaza, yang pada akhirnya ditolak oleh Trump, menunjukkan sejauh mana negara-negara ini telah terperangkap dalam permainan politik besar yang lebih mengutamakan hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, ketimbang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Lebih parah lagi, Mesir dan Yordania, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam melawan penjajahan Zionis di Palestina, malah lebih sering dilihat sebagai "kaki tangan" Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam banyak kesempatan, mereka telah mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Israel, seperti normalisasi hubungan dengan negara Zionis dan pengabaian terhadap hak-hak rakyat Palestina. Keputusan untuk berkolaborasi dengan Trump, baik secara langsung maupun tidak langsung, hanya semakin menegaskan betapa lemahnya posisi negara-negara Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Penyingkapan ini seharusnya membuka mata umat Islam di seluruh dunia, bahwa perlawanan terhadap penjajahan Israel bukanlah perkara hanya antara Palestina dan Israel, melainkan juga melibatkan kepentingan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Arab yang lebih mementingkan stabilitas politik dan ekonomi mereka sendiri daripada memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Solusi Palestina Tidak Akan Tercapai Tanpa Jihad dan Khilafah

Untuk mencapai solusi tuntas terhadap masalah Palestina, kita harus mengakui bahwa segala bentuk negosiasi atau kompromi dengan pihak-pihak yang telah terbukti mengkhianati Palestina, seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Yordania, hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Solusi yang sesungguhnya hanya bisa dicapai melalui jalan jihad dan pendirian khilafah yang akan membawa kemerdekaan Palestina secara menyeluruh.

Jihad, dalam konteks ini, bukan hanya berarti perang fisik, tetapi juga perjuangan ideologis untuk membebaskan umat Islam dari cengkraman penjajahan Barat dan sekutunya. Jihad adalah bentuk perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang diterima oleh umat Islam, termasuk penjajahan terhadap Palestina. Untuk itu, dibutuhkan sebuah partai politik Islam ideologis yang bisa membimbing umat dalam memahami masalah Palestina melalui kacamata Islam yang sejati. Partai ini tidak hanya akan memperjuangkan kebebasan Palestina, tetapi juga memperjuangkan kebebasan umat Islam di seluruh dunia dari belenggu imperialisme Barat.

Pendirian khilafah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan dunia yang adil dan sejahtera bagi umat Islam. Khilafah tidak hanya akan mengembalikan Palestina kepada rakyatnya, tetapi juga akan menjadi benteng yang kokoh dalam melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan di seluruh dunia Islam. Dengan sistem pemerintahan khilafah, umat Islam akan memiliki kekuatan politik yang lebih besar untuk melawan dominasi Barat dan sekutunya, termasuk Israel dan Amerika Serikat.

Untuk mewujudkan visi ini, umat Islam membutuhkan partai politik yang mampu mengkaderkan generasi penerus yang ideologis, cerdas, dan siap menghadapi tantangan besar di dunia internasional. Partai ini harus mengajarkan umat untuk melihat masalah Palestina dengan kacamata ideologis yang jernih, dan tidak mudah tertipu dengan narasi-narasi yang diciptakan oleh Barat dan antek-anteknya. Banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional, yang berusaha memutarbalikkan fakta tentang Palestina dengan berbagai narasi yang menguntungkan Israel dan negara-negara besar yang mendukungnya. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berbasis pada pemahaman Islam yang kuat menjadi sangat penting.

Selain itu, partai politik Islam juga harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana cara menggalang solidaritas internasional untuk Palestina, termasuk di tingkat pemerintahan negara-negara Muslim. Meskipun negara-negara Arab dan Islam saat ini tampak terpecah belah, namun dengan adanya partai yang memiliki ideologi yang kuat dan jaringan internasional yang solid, perlawanan terhadap penjajahan Israel akan semakin kuat dan terorganisir.

Kesimpulan: Jalan Terbaik bagi Palestina

Kebijakan Trump yang mendukung Zionis dan menolak upaya rekonstruksi Gaza oleh negara-negara Arab adalah sebuah pengingat bahwa Palestina tidak bisa bergantung pada diplomasi dan kompromi dengan pihak yang telah jelas-jelas membela kepentingan Israel. Negara-negara Arab, seperti Mesir dan Yordania, telah mengecewakan Palestina dengan pengkhianatan mereka, dan ini semakin menegaskan bahwa solusi tuntas atas persoalan Palestina hanya bisa dicapai melalui jihad dan pendirian khilafah.

Solusi ini bukan sekadar retorika, tetapi merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menyatukan kekuatan, menghidupkan kembali ideologi Islam yang murni, dan melawan penjajahan yang telah lama menguasai Palestina. Partai politik Islam yang ideologis adalah kunci untuk mewujudkan solusi tuntas bagi Palestina, dan untuk menanggapi tantangan besar ini, kita harus siap untuk berjuang hingga kemenangan tercapai. []

Oleh: Rutin, SEI

(Aliansi Penulis Rindu Islam)