Mengundang Taipan, Tidakkah Sama dengan Penjajahan?

MutiaraUmat.com -- Pada kamis (6/3/2025) Presiden Prabowo Subianto menerima 8 Taipan di Istana Kepresidenan. Termasuk Aguan, pendiri Agung Sedayu group hingga Tomy Winata pemilik Artha Graha group. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa 

Dalam pertemuan tersebut Prabowo menyinggung masalah global dan tanah air, dan juga menyampaikan perihal pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga BPI Danantara. (Kompas, 7 Maret 2025)

Banyak kalangan mengkritisi Prabowo mengundang Taipan diantaranya wakil ketua MUI Anwar Abbas, mengkhawatirkan pertemuan Prabowo dengan konglomerat, bahkan Anwar Abbas menanyakan kapan bertemu dengan rakyat sebagai korban ketidakadilan. (Tempo, 8 Maret 2025)

Mestinya Prabowo mengundang rakyat ke istana untuk minta masukan kepada rakyat yang berdampak kebijakan yang dibuatnya. Bukan mala mengundang Taipan, yang jelas sudah menimbulkan banyak masalah bagi warga, sepertil Rempang, PIK, Wadas, IKN dan lain lain, semua ini bukti yang tidak bisa diabaikan. 

Ekonom sekaligus Direktur 

Ekonomi Digital Center Of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan Prabowo pengundang konglomerat itu sebagai upaya pengumpulan dana untuk implementasi program program pemerintahannya.

(kontan, 9 Maret 2025)

Pemerintah terus menutup mata terhadap penderitaan rakyat, bahkan menjadikan urusan rakyat sebagai bancakan para pemilik modal. Negara seakan tergadai oleh tangan-tangan Taipan. Negara merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Taipan. Rakyat menjadi korban kebijakan dan ketidakadilan. Saat ini rakyat mulai cerdas bahwa keberpihakan pemerintah sejatinya bukan pada rakyat melainkan pada pengusaha konglomerat, inilah watak penguasa populis otoriter.

Hal ini karena Indonesia menerapkan korporatokrasi yakni suatu sistem negara yang kekuasaan politik dan ekonominya dikuasai oleh perusahaan besar, negara menyerahkan program pembangunannya pada korporasi yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi pembangunannya.

Inilah konsep negara kapitalis sekuler yang dianut oleh negeri ini, negara hanya sebatas regulator, sedangkan pengurusan urusan rakyat diserahkan kepada swasta. Begitu juga dengan konsep liberalisasi kepemilikan, menjadikan siapa bermodal bisa menguasai segalanya, dan inilah yang menjadi jalan SDA negeri ini dikuasai oleh Taipan.

Hal ini bertentangan dengan sistem negara Islam yakni khilafah, Islam menjadikan negara berperan mengurusi urusan rakyat sebagaimana hadits Rasulullah Saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyat." (HR Al Bukhari)

Dalam pemenuhan urusan rakyat, negara memiliki pemasukan dari sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak butuh pada asing. Mengantungkan pada asing sama dengan menggadaikan negara.

Haram negara menyerahkan urusan rakyat pada swasta/asing, haram negara menyerahkan SDA kepada asing karena SDA adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu Padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Demikian juga skema pembangunan dalam sistem Islam, tidak beradasarkan pada keuntungan melainkan pembangunan dilakukan semata untuk memenuhi kemaslahatan rakyat. Wallahu a'lam bishshawab. []

Dewi Asiya 

Aktivis Muslimah