Banjir Terus Berulang, Kehidupan Rakyat Terancam
Warga yang terdampak meluapkan kekesalannya kepada pemerintah mereka mengaku muak karena peristiwa ini terus terulang tanpa ada penyelesaian yang menyeluruh. Setiap lima tahun pasti kena banjir mulai tahun 2016,2020 dan yang terakhir 2025. Hal ini dipaparkan oleh warga perumahan Jaka Kencana kepada BBC news Indonesia pada Rabu5 Maret 2025. (BBC.news Indonesia, 6 maret 2025)
Bencana banjir tentunya membuat rakyat terganggu dan diliputi ketakutan, terjadinya berulang kali mestinya ada evaluasi mendalam apa penyebabnya dan bagaimana solusinya agar bencana banjir tidak terulang lagi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Soebagyo menyampaikan bahwa pemicu banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek adalah adanya program pembukaan lahan 20 hektar hutan menjadi lahan untuk pangan, energi dan air (Tirto.id. 6 maret 2025)
Sementara itu peneliti dari pusat riset limnologi dan sumber daya air BRIN Yus Budiono mengatakan ada empat faktor penyebab banjir di wilayah Jabodetabek, yaitu penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut dan fenomena cuaca ekstrim. (Tribunjabar, 9 Maret 2025)
Seringkali yang dijadikan sebagai penyebab banjir adalah faktor alam semisal kondisi cuaca ekstrim, curah hujan tinggi dan sebagainya. Padahal ada faktor sistemik yang jarang sekali diekspos sehingga banjir seakan tidak ada penanganan serius. Tidak dipungkiri pemerintah telah melakukan penanganan hingga banjir bisa surut, namun penanganan semacam ini tidak menyentuh akar masalah, sehingga tahun berikutnya datang lagi banjir menyambangi rakyat, akibatnya hidup rakyat terancam selalu diliputi kekhawatiran dan trauma akan datangnya banjir sperti tahun tahun sebelumnya.
Dibutuhkan tenaga ahli untuk bisa mengurai bencana banjir. Negeri ini memiliki banyak tenaga yang bisa meneliti apa akar masalah terjadinya banjir. Faktanya Pemerintah dalam melakukan pembangunan dilandasi paradigma kapitalistik, yaitu melakukan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.
Ada benarnya apa yang disampaikan oleh komisi IV DPR RI bahwa banjir di wilayah Jabodetabek dipicu oleh pembukaan hutan seluas 20 hektar, untuk lahan pangan, energi dan air.
Seringkali pembangunan dilakukan hanya sekedar mengutamakan keuntungan materi abai terhadap dampak lingkungan dan tata kota secara keseluruhan, akibatnya rakyat jadi korban.
Sungguh nampak jelas kerusakan akibat pembangunan ala kapitalistik, mengabaikan aturan Islam hanya menuruti hawa nafsu manusia untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya.
Sangat berbeda dengan pembangunan dalam sistem Islam, pembangunan tidak semata untuk meraih materi, namun untuk memenuhi kemaslahatan hidup rakyat.
Negara sebagai penanggung jawab urusan rakyat akan memperhatikan kepentingan rakyat, negara akan membuat peta kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan rakyat dan disesuaikan dengan tata kelola kota, negara akan memperhatikan dampak pada lingkungan dengan memperhatikan titik-titik resapan air sebagai drainase sehingga bencana banjir bisa diatasi. Dengan mitigasi bencana yang serius akan bisa diperkirakan penanggulangan terhadap banjir. Wallahu a'lam bishshowwab.[]
Oleh: Dewi Asiya
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar