Direktur Justice Monitor: Wacana Iuran Pariwisata Tiket Pesawat Menambah Beban Rakyat

MutiaraUmat.com -- Direktur Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengatakan,  beredarnya kabar wacana bahwa pemerintah akan memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Hal ini menuai protes banyak pihak, dalam YouTube Justice Monitor, (26 April 2024).

"Rencana pemungutan iuran pariwisata sebelumnya diketahui dari surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang beredar di media sosial pada 20 April 2024. Surat itu berisi undangan untuk pembahasan rencana peraturan presiden. Agendanya pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat" paparnya.

Agung juga menyampaikan bahwa rencana dinilai banyak pihak tidak etis dan tidak patut, bahkan rencana ini bakal berdampak pada dunia penerbangan.

"Bisa jadi uang rakyat selama ini dari pajak untuk membayar utang. Padahal sebelumnya sering kali terdengar keluhan harga tiket pesawat terlalu mahal dan hal ini dianggap menghambat perkembangan pariwisata. Namun dengan rencana ini, konsumen khawatir harga tiket makin naik. Padahal uang dari iuran tiket tidak masuk ke airplane," mirisnya.

Menurutnya, harga tiket untuk perjalanan domestik yang cenderung mahal masih menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ramah wisatawan. 

"Dikabarkan hanya untuk penerbangan ke timur Indonesia makin mahal, rata rata harga tiket pesawat pulang pergi ekonomi meningkat 70% sejak 2021. Umumnya peningkatan ini terjadi pada momen-momen tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, dan liburan tahun baru," imbuhnya.

Agung menarik kesimpulan bahwa infrastruktur yang dibanggakan oleh Presiden Jokowi jadi beban rakyat yang disoroti oleh sebagian publik. 

"Yang pertama BUMN terbebani utang untuk bangun tol, yang kedua untuk membayar kereta api cepat berwacana menaikkan pajak motor, termasuk untuk iuran pariwisata minta iuran rakyat. Ini mungkin dampak beban utang yang dilakukan pemerintah," tutupnya.  []Endang