Perang vs. Transisi Energi

MutiaraUmat.com -- Jurus pamungkas untuk melawan transisi energi adalah perang besar, serentak, ya sekelas perang dunia ke dua kira kira. Mengapa? Karena transisi energi ini akan mengubur petro dolar yang sudah uzur sehingga tidak akan pernah dapat bangkit lagi. 

Kapitalisme petrodolar memang tengah sekarat. Rejim keuangan global 1971 ini memang datang dari perang, di negeri negeri kaya minyak, dibentuk legitimasinya dengan konflik, dipertahankan dengan ancaman produksi minyak, harga minyak hingga krisis ekonomi. 

Memang alasan untuk perang hanya akan ada jika ada gerombolan yang membabi buta menyerang bangsa lain tanpa alasan. Jika provokasi beberapa pihak berhasil, diharapkan harga minyak naik, diharapkan banyak negara panik, diharapkan harga harga naik, chaos terjadi, maka uang printing bermodal kertas dan tinta segera bisa dibuat besar besaran. Uang dibuat diluar kaidah kaidah moneter dengan alasan mengatasi krisis. 

Namun sekarang perang tidak dapat menghasilkan momentum apa apa bagi keuntungan transaksi minyak. Ini dikarenakan konsumsi minyak tidak lagi pada level dapat menghasilkan ketergantungan dan menjadi alat membuat krisis. Harga minyak naik tidak membuat dunia panik. Akibatnya perang tidak akan sampai menemukan legitimasi untuk membuat uang bermodalkan kertas, tinta dan mesin printing. 

Petro dolar sudah tidak relevan lagi di era digitalisasi dan transparansi. Dunia tidak lagi dapat menerima uang hasil printing bermodal kertas dan tinta yang mereka buat. Sekarang dan kedepan nilai akan ditentukan oleh masyarakat, oleh nitizen, dari bawah, buttom up, bukan oleh segelintir orang secara exlusive.

Sekarang dunia tengah bersiap mengantikan jangkar uang dari jangkar minyak menjadi jangkar green energy, maka dolar akan digantikan dengan mata uang global baru, yang ditransparansikan dengan digitalisasi, nilainya datang dari bawah, secara inclusive. Darimama semua ini akan dimulai, dari pembentukan super power baru, yakni climate change super power. []

Oleh: Salamuddin Daeng

Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia