MK Menolak Semua Gugatan Sengketa Pilpres 2024, Direktur CAF: Menunjukkan Kerusakan Demokrasi

MutiaraUmat.com -- Direktur Civilization Analysis Forum (CAF) Luthfi Sarif Hidayat menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang menolak semua gugatan sengketa pemilu 2024 menunjukkan kerusakan demokrasi secara umum. 

“Secara pragmatis putusan MK (menolak semua gugatan sengketa pemilu 2024) menunjukkan kerusakan demokrasi secara umum,” ungkapnya dalam Bincang Aktivitas, Putusan MK: Muhasabah dan Refleksi Perjuangan Umat Islam, Kamis (25/4/2024) di Channel YouTube GEMA Pembebasan.

Secara teknis, ia mengatakan ada sebuah paradoks dalam amar putusan MK terkait perkara PHPU tanggal 22 April 2024. Secara umum MK mengatakan bahwa MK punya waktu terbatas untuk memutuskan, yakni satu hari, sementara saksi-saksi yang datang terbatas juga. Padahal, MK sendiri yang membatasi saksi untuk datang di persidangan. 

“Di putusan itu, MK mengeluh keterbatasan saksi, sementara ketika sidang dimulai, merekalah yang membatasi saksi yang datang,” imbuhnya. 

Selain itu, ia menilai bahwa ada drama politik secara pragmatis di balik hasil putusan MK. Pada intinya, MK  ingin menjaga kehormatan, menjaga aman, tidak terlalu judicial aktivism, meloloskan permohonan, tetapi juga dibuat seakan-akan MK punya keberpihakan terhadap masyarakat dengan adanya dissenting opinion.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara kasat mata bisa dinilai bahwa putusan MK hanya kegiatan seremonial belaka. Sebab, apa pun hasil akhirnya, sedari awal sebelum pemilihan pun sudah ketahuan bahwa rezim ini tetap akan mempertahankan dan memperpanjang kekuasaannya yang direpresentasikan oleh pasangan calom 02. 

Ia menilai bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih melihat figuritas, tidak melihat lebih mendalam, bukan tergantung siapa yang menjadi presiden atau pemimpinnya. Tetapi, pemimpin itu akan baik dalam menjalankan kepemimpinannya ketika sistem yang dijadikan pegangan juga baik. 

“Kita harus jeli bahwa kepemimpinan itu tidak tergantung figur, apakah Jokowi, Prabowo, atau Anis dan Ganjar, tetapi sistem yang ada di belakangnya,” pungkasnya.[] Mustaqfiroh