Drama Politik Demokrasi yang Membosankan

MutiaraUmat.com -- Prabowo Subianto, mengatakan sistem demokrasi di Indonesia sangat melelahkan dan memakan biaya. Hal itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

"Dan izinkan saya memberi kesaksian bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi sangat berantakan, demokrasi sangat costly (makan biaya). Dan kita sampai sekarang masih tidak puas dengan demokrasi kita, poin yang ingin saya sampaikan, Indonesia adalah negara yang memiliki cita-cita besar, kita memiliki masalah yang besar, kita memiliki tantangan yang besar, tapi kita memiliki aspirasi yang besar dan kita mencoba untuk mencapai aspirasi tersebut," kata Prabowo.

Tinggi biaya politik demokrasi, baik jika orang mau mencalonkan menjadi anggota dewan atau mencalonkan menjadi presiden adalah faktor utama yang melelahkan itu. Sebab biaya tinggi ini memiliki daya rusak yang besar di berbagai dimensi politik semisal misi politik, orientasi politik, kebijakan politik, sistem politik, etika politik dan yang lainnya. Kontestasi politik dengan kondisi ini hanya akan menjadi drama dan akrobat politik bagi para politikus dan oligarki semata. Sementara rakyat mengalami disorientasi politik.

Disorientasi politik merujuk pada keadaan di mana individu atau masyarakat secara umum merasa kebingungan, bingung, atau kehilangan arah dalam hal politik. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan cepat dalam struktur politik, ketidakmampuan untuk memahami atau menafsirkan peristiwa politik, atau keraguan terhadap keandalan atau keabsahan informasi politik yang diterima atau disebabkan oleh pragmatisme politik dan politik transaksional.

Disorientasi politik sering kali muncul dalam konteks ketidakpastian politik, polarisasi yang meningkat, atau perubahan dramatis dalam dinamika politik suatu negara atau wilayah. Faktor-faktor seperti konflik politik, krisis ekonomi, atau perpecahan sosial juga dapat memperburuk disorientasi politik dengan memunculkan ketidakpastian tambahan dan meningkatkan kecemasan politik. Di Indonesia yang paling sulit adalah memegang ucapan para politikus saat kampanye, sementara saat terpilih justru terbalik dan cenderung mengkhianati rakyatnya sendiri.

Dampak dari disorientasi politik dapat beragam, termasuk menurunnya kepercayaan pada institusi politik, meningkatnya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah atau partai politik yang berkuasa, serta meningkatnya tingkat ketidakpartisan atau apatis politik di kalangan masyarakat. Sistem politik demokrasi seringkali hanya menyajikan dagelan politik yang sangat memuakkan. Rakyat sudah sangat muak dengan dagelan politik di negeri ini.

Pragmatisme politik dan politik transaksional melahirkan kemunafikan politik atau politik dua kaki. Istilah "politik dua kaki" sering digunakan untuk menggambarkan perilaku politikus atau partai politik yang terlihat beralih sikap atau pendirian sesuai dengan kepentingan politik atau situasi tertentu. Ini mengacu pada perilaku yang tidak konsisten atau yang terlihat berubah-ubah, tergantung pada situasi atau kebutuhan politik mereka. Dalam konteks ini, politikus atau partai politik mungkin terlihat seperti memiliki dua pendekatan atau pandangan yang berbeda tergantung pada keuntungan atau situasi politik yang sedang mereka hadapi. Munafik digambarkan sebagai manusia yang memiliki dua muka.

Pragmatisme politik adalah pendekatan dalam politik yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan politik dengan cara yang praktis dan efektif, tanpa harus memperhatikan ideologi atau prinsip yang kaku. Pragmatisme politik menempatkan penekanan pada hasil konkret dan kemampuan untuk mencapai kompromi untuk memajukan agenda politik tertentu. Pragmatisme politik berujung kepada perburuan terhadap harta dan tahta semata. Tujuan pragmatisme politik adalah untuk terus berkuasa dan terus menumpuk harta kekayaan di atas kemelaratan rakyat.

Dalam pragmatisme politik, keputusan dan tindakan politik diambil berdasarkan pada pertimbangan praktis tentang apa yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, meskipun itu mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai ideologis tertentu. Pendekatan ini sering kali dianggap sebagai respons terhadap kompleksitas dunia politik yang selalu berubah dan kebutuhan untuk menyesuaikan strategi politik dengan situasi yang berkembang. Namun, sebenarnya lebih karena pengaruh dan intervensi oligarki.

Pragmatisme politik dapat memungkinkan kemajuan dan kompromi dalam proses politik, juga dapat menyebabkan kritik bahwa politisi atau partai yang menganut pendekatan ini mungkin kurang konsisten atau dapat dianggap tidak memiliki integritas ideologis. Ujung dari kontestasi politik pragmatis adalah kompromi elit, sementara rakyat terabaikan.

Politik transaksional adalah pendekatan dalam politik di mana keputusan politik dibuat berdasarkan pada pertukaran kepentingan atau manfaat yang langsung diharapkan dari transaksi tersebut. Dalam konteks politik, transaksi dapat berupa pertukaran suara politik, dukungan politik, atau sumber daya lainnya antara berbagai pihak yang terlibat, seperti politisi, partai politik, atau kelompok kepentingan.

Pendekatan politik transaksional sering kali menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan politik melalui perundingan dan kompromi yang melibatkan pertukaran kepentingan yang bersifat praktis. Ini bisa berarti bahwa keputusan politik diambil berdasarkan pada pertimbangan yang lebih pragmatis daripada ideologis, dengan fokus pada pencapaian hasil-hasil konkret dalam jangka pendek.

Politik transaksional sering kali menyoroti bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jangka panjang dan kurangnya konsistensi dalam kebijakan, karena keputusan politik didasarkan pada pertukaran kepentingan yang mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selain itu, politik transaksional juga dapat menyebabkan praktik-praktik politik yang tidak transparan atau korup, terutama jika pertukaran kepentingan tersebut melibatkan pengaruh atau dukungan yang tidak jujur atau adil.

Kompromi politik adalah kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pandangan yang berbeda dalam politik, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks politik, kompromi sering kali diperlukan karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan di antara berbagai kelompok atau individu.

Kompromi politik biasanya melibatkan pengorbanan atau penyesuaian dari setiap pihak yang terlibat, sehingga menciptakan titik tengah atau solusi bersama yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi keinginan setiap pihak, tetapi dianggap dapat diterima dan adil. Kompromi politik sebagai tindakan mengorbankan prinsip atau nilai tertentu demi kepentingan politik atau pragmatisme. Nasib rakyat di tengah sistem politik yang pragmatis dan transaksional akan semakin tidak baik, sebab oligarki bermain di ruang demokrasi ini.

Jadi, intinya drama politik demokrasi ini benar-benar membosankan dan memuakkan. []

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 23/03/24 : 13.10 WIB)

Oleh: Dr. Ahmad Sastra

Dosen Filsafat