Dunia Berada dalam Cengkraman Ideologi Kapitalisme

MutiaraUmat.com -- Risalah Akhir Tahun (RATU) 2023 telah diselenggarakan di Ibukota Jakarta sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap berbagai permasalahan umat. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan tokoh Muslimah tersebut Pengamat Kebijakan Sosial dan Politik, Ibu Fatma Sunardi, S.Si mengatakan bahwa dunia masih dalam kepemimpinan dan pengaturan ideologi kapitalisme.

"Dunia saat ini masih dalam kepemimpinan dan pengaturan ideologi kapitalisme," ujarnya dalam Risalah Akhir Tahun (RATU) yang bertajuk Kapitalisme Petaka bagi Perempuan dan Generasi, Islam Perisai Hakiki, Ahad, 24/12/2023.

Beliau menegaskan bahwa setiap persoalan yang diberikan solusi oleh negara-negara industri maju atau negara-negara kapitalisme selalu akan menjadi persoalan yang baru, salah satunya adalah tentang perampasan lahan.

"Banyak sekali perusahaan swasta atau korporasi yang berbondong-bondong dengan kerakusan mereka berinvestasi untuk memproduksi di sektor perkebunan, pertanian dan juga energi baru terbarukan. Hal ini berakibat kepada perampasan lahan yang terjadi di seluruh dunia khususnya negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia yang lahannya masih sangat luas dan tentu saja murah," terangnya.

Ibu Fatma memaparkan, konflik agraria pun tak terhindarkan. Mirisnya, di tengah konflik yang tak berkesudahan tersebut, Pemerintah justru membuat atau mempertahankan Undang-undang yang memberikan kemudahan terhadap perampasan lahan di Indonesia, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibukota Negara (IKN).

"Di salah satu peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, di situ disebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional atau BSN dan juga Kawasan Ekonomi Khusus dimasukkan ke dalam kategori kepentingan umum," paparnya.

Beliau melanjutkan, karena masuk ke dalam kategori kepentingan umum, maka negara bertanggung jawab untuk menyediakan lahannya demi kepentingan bisnis pengusaha yang dilabeli dengan Proyek Strategis Nasional.

"Ini adalah legalitas perampasan lahan di Indonesia dan otomatis merampas ruang hidup rakyat yang mengatasnamakan pembangunan dan demi meraih pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.

Beliau menegaskan bahwa pemerintah juga telah membiarkan para investor merampas kekayaan alam yang ada di setiap wilayah Indonesia bahkan mempermudahnya dengan membangun infrastruktur sebagai konektivitas.

"Perampasan lahan yang dilegalisasi ini tentu tidak bisa dibiarkan sebab perampasan lahan telah berdampak kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan terutama perempuan dan anak-anak, oleh karena itu umat harus mencampakkan sistem demokrasi yang hanya melahirkan sistem politik oligarki," pungkasnya.[] Nabila Zidane