Tidak Ada Hukum maupun Sistem Lebih Adil Kecuali yang Dibuat Allah SWT

MutiaraUmat.com -- Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si., mengatakan, tidak ada suatu hukum maupun sistem yang lebih adil kecuali yang dibuat oleh Allah SWT. 

"Tidak ada suatu hukum maupun sistem yang lebih adil kecuali yang dibuat oleh Allah SWT. Nah ini yang mungkin belum juga disadari pemimpin sekarang jadi ketika mereka ingin berlaku adil maka terapkanlah aturan-aturan Allah," tuturnya dalam video Gawat! Memilih Pemimpin Zalim, Bisa Tersentuh Api Neraka? Di kanal YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah, Selasa (12/12/2023). 

Wahyudi melanjutkan, jikalau aturan dibuat orang atau sekelompok orang pasti tidak adil. Seperti kalau aturan tentang pengelolaan tambang, yang membuatnya manusia, maka pasti akan diintervensi kepentingan kelompok tertentu. Maka, dari itulah muncul undang-undang Minerba yang pro kepada kepentingan pengusaha tambang bukan kepada lingkungan, bukan kepada rakyat. "Itu tidak akan adil hukum yang dibuat oleh manusia praktis cenderung tidak akan bisa keadilan kecuali berpihak kepada pihak-pihak yang punya kepentingan," imbuhnya. 

Kemudian ia memberikan contoh, misalnya undang-undang kesehatan posisinya lebih cenderung menguntungkan bisnis di sentra Kesehatan dibanding rakyat yang harus dilayani. Justru rakyat sekarang telah dibebani dengan biaya BPJS yang sebenarnya upaya negara memindahkan bebannya kepada rakyat dalam cara rakyat ditarik iuran. Padahal sebenarnya negara sedang menarik berbagai macam pajak. 

"Mestinya kesehatan, pendidikan, itu bagian dari pelayanan negara kepada rakyatnya tapi sekarang tidak, kesehatanpun iuran dari masyarakat, pendidikan dibebani juga kepada rakyat. Ini prinsip negara kapitalis," cetusnya. 

Selanjutnya, Wahyudi menyoroti di dalam negara sistem kapitalis yang mengatur kepentingan kaum kapitalis, kaum pebisnis, sehingga yang akan mendapatkan pelayanan baik adalah orang yang memberikan investasi politik paling besar yaitu para pebisnis terutama para oligarki. 

"Jadi kita ini sebenarnya diklaim sebagai negara Pancasila tetapi praktiknya, praktik kapitalis yang dikendalikan oleh oligarki, jadi kepemimpinan yang muncul kepemimpinan oligarki, oligarki dua oligarki ekonomi yang berkuasa terhadap masalah keuangan pendanaan dan sebagainya kekayaan yaitu para pengusaha oligarki politik orang-orang yang sudah menjabat," ungkapnya. 

Dalam sistem demokrasi, wahyudi mengatakan kedua oligarki tersebut, biasanya menyatu. Dia pengusaha sekaligus penguasa, dia oligarki ekonomi sekaligus juga oligarki politik, seorang pengusaha besar sekaligus pemimpin partai, seorang pemimpin partai sekaligus pejabat negara. Selain itu, juga ada pemimpin partai jadi Menteri, walaupun ada petugas partai jadi Menteri.

Maka dari itu, Wahyudi mengatakan, kekuasaan memang sangat dibutuhkan agar aturan-aturan Islam bisa diterapkan. Supaya kekuasaan itu berpihak kepada Islam memang harus dicari orang yang memang memiliki niat untuk menerapkan Islam itu sendiri. 

"Jadi kalau kita mencari pemimpin harus kita cek mau gak dia tunduk dan patuh kepada hukum Islam, mau gak dia menerapkannya? Nah diantara calon ini, silahkan dicari ada gak yang mendeklarasikan, akan berpihak kepada Islam syariat Allah atau ingin menerapkan hukum Allah?," pungkasnya. []Alfia Purwanti