Direktur IJM: Secara Ekonomi dan Politik, Indonesia Tunduk Pada Kapitalis

MutiaraUmat.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengungkapan bahwa meski Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi secara ekonomi dan politik tunduk pada kapitalis dalam Aspirasi bertajuk Temuan Ladang Gas Terbesar ke-3 Dunia, Mau Diserahkan Swasta? di 

Channel YouTube Justice Monitor, Rabu (27/12/2023).

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi secara ekonomi dan politik masih tunduk pada kapitalis," tegasnya.

Ia mengatakan, SKK Migas dan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab yaitu Mubadala Energy mengumumkan penemuan gas raksasa sebesar 6 triliun kaki kubik, dikontrak kerjasama KKS Sou Andaman sekitar 100 Km lepas pantai Sumatera bagian utara Indonesia.

"Temuan tersebut berasal dari sumur eksplorasi layanan satu yang merupakan sumur dalam pertama yang dioperasikan oleh Mubadala Energy, dibor hingga kedalaman 4208 meter pada kedalaman air laut 1207 meter. Penemuan tersebut sekaligus menjadi yang terbesar ketiga di dunia, sungguh luar biasa," tambahnya.

Di sumur tersebut, lanjutnya, ditemukan kolom gas atau gas kolum yang luas dengan ketebalan lebih dari 230 meter di Oligion Stone Reservoire setelah akuisisi data lengkap termasuk fireline coring sampling dan production test DST, sumur itu sukses mengalirkan kualitas gas yang sangat baik dengan kapasitas 30 juta MMScvf.

"Ini luar biasa, tetapi masalahnya bila liberalisasi minyak dan gas masih diterapkan oleh pemerintah, para investor swasta yang akan menikmati untung besar dari migas ini. Sebaliknya, bagi rakyat sudahlah harus membayar dengan harga mahal, nyatanya mereka tetap kesulitan untuk mendapatkan gas dan juga BBM," mirisnya.

Ironisnya, menurut Agung, mengapa gas dan BBM di Indonesia bisa langka, bahkan harganya harus naik jika pemerintah tidak menambah kuota subsidi untuk gas dan BBM? Padahal cadangan gas dan minyak di negeri ini melimpah. Menurut sebagian ahli karena belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk mengelola energi dengan baik, bahkan rencana strategis mengenai ketahanan energi nasional juga belum matang dipersiapkan.

"Dari problem energi hingga kesengsaraan perekonomian rakyat adalah imbas dari penerapan ekonomi kapitalisme liberal yang mengerucut pada beberapa faktor yaitu sudut pandang yang tidak ideologis dari para penguasa dan juga lemahnya visi politik," ujarnya.

Oleh karena itu katanya, akibat tidak memiliki dasar kuat untuk membangun perekonomiannya sendiri, membatasi subsidi gas dan BBM, hingga gas dan BBM itu langka serta menaikkan harga gas dan BBM akan terus menjadikan kebijakan yang diambil pemerintah yang bercirikan neoliberal.

"Ini yang sangat nyata terjadi, sehingga apa yang terjadi hari ini walaupun mungkin ditemukan cadangan gas ataupun cadangan minyak dalam jumlah besar selama liberalisasi energi ini yang diterapkan, maka semuanya hanya akan berujung pada keuntungan buat investor dan kebuntungan buat rakyat," tandasnya [] Nurmilati